#NgajiBersama #OpenMic

ISTILAH KAFIR DALAM BERNEGARA: MERESPON HASIL BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

Sidang komisi Bahstul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhuiyyahpada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2019 membahas status non-Muslim di Indonesia. Mereka mencoba mendudukkan status non-Muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan merujuk pada literatur klasik keislaman.Forum ini menyimpulkan setelah melewati diskusi panjang bahwa non-Muslim di Indonesia tidak memenuhi kriteria “kafir” sebagaimana disebutkan dalam fiqih siyasah. Non-Muslim di Indonesia tidak perlu dipaksakan untuk dipadankan dengan kata “kafir” dalam fiqih siyasah karena keduanya memiliki kedudukan berbeda.Dalam forum disepakati, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara status non-Muslim seperti di Indonesia adalah muwathin atau warga negara yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama dan setara sebagaimana warga negara lainnya (baca : https://www.nu.or.id/post/read/103208/ini-penjelasan-atas-kontroversi-tiada-orang-kafir-di-indonesia)

Terhadap hasil Bahstul Masail di atas, kemudian banyak kalangan yang ‘kesurupan’ menyerang NU dengan berbagai macam dalil. Beberapa serangan itu (tak perlu saya sebutkan siapa dan darimana karena dapat dilacak via media sosial) ialah:

  1. “Cara berpikir NU menyesatkan. Sebab tidak tepat memadankan konsep kafir dengan warga negara. Konsep kafir sudah lahir di dunia sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka”.
  2. “Mengganti kata kafir dengan muwathinun sama halnya dengan mengganti isi AlQuran dan itu menyesatkan”.

Berdasarkan hal di atas, menarik untuk direspon sebagai berikut:

  1. Jika Bahstul Masail ini diikuti secara utuh, sebenarnya sudah jelas arah dalam kajian ini yaitu : Status Non Muslim dalam konteks bernegara dan berbangsa. Maka perdebatannya adalah terkait bagaimana posisi warga negara non muslim dalam berbangsa dan bernegara beserta segala hak yang melekat sebagai warga negara.
  2. Dalam teori ketatanegaraan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat terselenggara dan terjamin secara aman dan damai, maka perlu suatu kesepakatan untuk saling melindungi dan menghormati. Kesepakatan inilah yang kemudian dituangkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). Di Indonesia jaminan terhadap perlindungan warga negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
  3. Dalam UUD NRI 1945, ditegaskan melalui semangat berbagai pasal bahwa Indonesia adalah negara konstitusional yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Indonesia adalah religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang relijius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.Berkaitan dengan hak warga negara, dituangkan secara detail dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Ayat (2). Pada dasarnya semua warga negara berkedudukan sama baik dalam hukum maupun pemerintahan.
  4. Istilah penyebutan warga non muslim dengan padanan kafir (yang pada akhirnya istilah kafir direkomendasikan untuk diganti dengan warga negara) berangkat dari suatu kondisi bahwa kata kafir seringkali disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri. Kata kafir dipandang oleh forum (yang terdiri juga dari para kyai)dapat merusak pergaluan diantara sesama anak bangsa. Bahkan berpotensi merusak rumah besar NKRI yang sejak awal didirikan oleh berbagai elemen dan unsur.
  5. Ketika Nabi Muhammad SAW mengelola Madinah, beliau sangat menghormati betul hak-hak penduduk Madinah. Dalam Pasal 1 Piagam Madinah, ditegaskan “Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain” Melalui pasal 1 tersebut, Kanjeng Nabi melabeli penduduk Madinah sebagai satu umat. Artinya, beliau tidak menggunakan istilah kafir kepada penduduk Madinah yang tidak memeluk Islam. Sebab bagi Nabi, istilah tersebut sangat sensitif dan merusak persatuan penduduk Madinah. Lantas terdapat pertanyaan bukankah ada istilah “ka fa ro” dalam Pasal 14? Harus dilihat konteksnya. Pasal 14 Piagam Madinah menegaskan bahwa Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. Pasal ini titik tekannya bukan kepada kata kafaronya namun esensinya yang justru tidak boleh ada larangan menyakiti dan membunuh walaupun terhadap kelompok non muslim.

 

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, NU merekomedasikan agar tidak ada lagi istilah warga non muslim. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan non-Muslim di dalam sebuah negara.Rekomendasi NU ini bukan kemudian menghapus semua kata kafir, melainkan bahwa penyebutan kafir terhadap non muslim dalam pergaulan bernegara adalah tidak bijak.

 

Bagaimana kalau dalam bertetangga, ada yang orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah kita akan mengatakan dia Miskin dan memanggilnya si miskin? Bagaiamana dengan orang yang terlilit hutang? Akankah kita melabelinya si Ghorim? Atau bagaimana kalau ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus terlilit utang banyak? Akankah kita panggil Si Miskin Ghorim?Bukankah hal itu akan menyinggung perasaan orang yang dipanggil (kalau kita masih ada punya peri kemanusiaan) ? Ustadz Ahmad Muntaha dalam forum Bahstul Masail dengan mengutip Kitab Al-Qunyah dalam Bab Al-Istihlal dan Raddul Mazhalim yang menyebut ungkapan, “Andaikan seseorang berkata kepada Yahudi atau Majusi, ‘Hai kafir’, maka ia berdosa jika ucapan itu berat baginya (menyinggungnya). Konsekuensinya, pelakunya itu seharusnya ditakzir karena melakukan tindakan yang membuatnya berdosa.

Bagi nahdliyin tentu saja tulisan ini merupakan refleksi untuk menguatkan kajian-kajian NU dalam menyelesaikan problematika dan tantangan bangsa. Menyikapi rekomendasi NU ini santai saja. Boleh beda pendapat , boleh juga tidak sepakat. Dalam tradisi NU, beda pendapat itu adalah hal-hal yang biasa saja. Yang tidak biasa itu apabila beda pendapat dengan cara menuding sesat menyesatkan hingga kesurupan lalu muncul “mental luar pagar”. Ada yang mengatakan: kenapa waktu mengeluarkan rekomendasinya baru saat ini? kok terkesan politis? Itu menurut sampeyan aja. Sejak dulu NU berjuang tanpa mengenal waktu. Tak perlu dijelaskan dengan berbusa, sejarah terus mencatat peran dan kontribusi NU. Kalau dipandang ini politis, itu karena kacamata yang anda gunakan adalah kacamata politis. Kacamata politis tidak pas untuk melihat kajian-kajian akademik berbasis kitab yang bermanfaat buat rakyat.

Membaca tulisan ini akan lebih enak apabila sambil mendengar syiir Gus Dur: …………….kafire dewe gak digatekke, yen isih kotor ati akale (Kekafirannya sendiri tidak diperhatikan kalau masih kotor hati dan akalnya).

 

Ditulis oleh Allan Fatchan Gani Wardhana,

Alumni Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta